Direktur Utama PT Garam Tersandung Kasus Korupsi

Direktur Utama PT Garam Tersandung Kasus Korupsi

277
BERBAGI
Achmad Boediono Direktur Utama PT Garam

KotakNews.com- Direktur Utama PT Garam Tersandung Kasus Korupsi, Direktur Utama PT Garam, Achmad Boediono ditangkap oleh Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim karena dugaan tindak pidana penyimpangan importasi dan distribusi garam industri sebanyak 75.000 ton.

Brigjen Pol Agung Setya yang menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri mengatakan bahwa tersangka mengubah surat untuk impor garam konsumsi menjadi industri. Karena untuk mengimpor garam konsumsi akan dikenakan bea masuk sebesar 10 persen, demi untuk melindungi petani lokal. Akibat tindakan ini, negara dirugikan sebesar Rp3,5 miliar. “Total kerugian untuk biaya masuk itu Rp3,5 miliar,” kata Agung di gedung divisi humas Polri, Jakarta, Minggu 11 Juni 2017.

Selain itu,  PT. Garam juga telah menjual garam industri yang digunakan sebagai garam konsumsi dengan harga Rp1.200 per kilogram. Padahal harga garam industri sebenarnya hanya sekitar Rp400 per kilogram. Dengan besarnya selisih harga itu, Dirut PT Garam menerima keuntungan sebesar Rp71 miliar dari 53 perusahaan hasil penjualan. “Untuk secara resminya, kerugian negara masih dihitung oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” kata Agung.

Boediono ditangkap di sebuah rumah di kawasan Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat dan dijadikan tersangka, karena dinilai menyalahi aturan yang tertuang dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 125 Tahun 2015 tentang Ketentuan Importasi Garam. Aturan itu melarang importir garam industri memperdagangkan atau memindahtangankan garam industri kepada pihak lain. Selain itu, Boediono juga diduga melanggar beberapa aturan lain, yakni pasal 62 UU Nomor 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3 UU Nomor 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 3 dan 5 UU Nomor 8/2010 tentang Pencucian Uang. Akibat hal tersebut,Boediono terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Simak Juga :  Rencana Revisi UU KPK Dituding Sebagai Upaya Pelemahan Terhadap KPK

Deputi Bidang Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro mengatakan bahwa sejak Boediono ditetapkan sebagai tersangka, kementerian langsung berkomunikasi dengan para Komisaris PT Garam terkait pemberhentian sementara Boediono. Hanya saja, keputusan masih menunggu surat resmi. “Kami masih menunggu surat dari Departemen Komunikasi (Dekom). Rencananya hari ini akan disampaikan. Kalau Dekom sudah tanda tangan, hari ini langsung berlaku (pemberhentian jabatan),” ujar Wahyu saat dikonfirmasi oleh CNNIndonesia.com,pada  Minggu (11/6/2017).

Bersamaan dengan itu, Kementerian akan terus memantau proses hukum dan berharap kasus ini dapat segera selesai. Kementerian juga bakal mengawasi secara langsung kinerja PT Garam, terutama terkait aktivitas perusahaan tersebut di masa mendatang. “Kami akan memantau operasional PT Garam melalui Plt Dirut agar selama proses hukum berjalan, perusahan dapat tetap terkendali dan karyawan tidak resah,” imbuh Wahyu.

BERBAGI
A kind girl who likes working hard.