Kebijakan Baru Dirjen Pajak, Para Selebgram dan Seller Online Kini Bakal Kena...

Kebijakan Baru Dirjen Pajak, Para Selebgram dan Seller Online Kini Bakal Kena Pajak

72
BERBAGI
Selebgram dan Seller Online Akan Terkena Wajib Pajak
Ilustrasi

KotakNews.com – Selebgram dan Seller Online Akan Dikenakan Wajib Pajak, Melihat maraknya transaksi jual beli online serta semakin populernya para selebgram yang di endorse beberapa brand, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Ken Dwijugiasteadi, berencana akan melakukan pungut pajak bagi seluruh pengguna akun media sosial yang menjual produk mereka di media sosial. Tidak hanya para penjual online atau yang lebih dikenal dengan seller online, Dirjen Pajak juga menyebutkan jika kebijakan baru tersebut juga berlaku bagi para selebgram (selebriti Instagram).

Yup, selebgram juga bakal kena imbas dari peraturan baru Dirjen Pajak ini karena melihat boomingnya para selebgram yang di endorse beberapa brand. Media sosial yang dimasukkan dalam list pungut pajak yaitu Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain.

Direktorat Jenderal Pajak memutuskan untuk mengkaji dan mendiskusikan agar bahwa para pengguna akun tersebut akan dikenai pungutan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini. Hal ini tidak akan menyulitkan karena akan dilakukan sesuai dengan pungutan wajib pajak sektor UMKM lainnya.

Bagaimana cara Dirjen Pajak melakukan pemungutan wajib pajak kepada para selebgram dan seller online?

Menurut Ken Dwijugiasteadi, cara pihaknya melakukan pemungutan pajak kepada para pelaku online tersebut cukup sederhana. Pihaknya tinggal buka Google atau media sosial lainnya dan kemudian lihat alamat penjual produk tersebut dan NPWP-nya berapa. Saat ini semua data sudah masuk ke dalam tangan Direktorat Jenderal Pajak. Dirjen Pajak berharap agar niatan mereka ini akan terealisasi dengan lancar.

Jika memang berjalan sesuai rencana dan peraturan ini terlaksana dengan baik, bakal tidak mungkin jika Pemerintah bakal mendapatkan tambahan pemasukan dengan nominal yang fantastis. Yon Arsal yang merupakan Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Kemenkeu mengatakan Pemerintah akan mendapatkan pemasukan yang cukup besar dengan nominal hingga $1,2 miliar atau sekitar Rp 15,6 triliun jika memang rencana ini berjalan sesuai dengan harapan.

Simak Juga :  Lippo Group Rambah Myanmar dan Kamboja Kembangkan Bisnis Rumah Sakit

Tetapi, hal ini tidak dapat dilakukan secara sembrono. Karena mereka harus tahu bagaimana langkah eksekusi dari kebijakan agar dapat berjalan efektif. Mengapa demikian? Karena hal ini akan menjadi kebijakan baru dan akan diterapkan secara permanen untuk masa yang akan datang dan seterusnya. Nantinya mereka berencana akan membandingkan laporan pajak selebgram dengan realisasinya. Tentu saja, Kementrian Keuangan nantinya akan bekerjasama dengan Kselebementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk menelusuri transaksi online yang terjadi.