Menjelang Putusan Kasus Ahok, GNPF MUI Bersiap – siap Menggelar Aksi Unjuk...

Menjelang Putusan Kasus Ahok, GNPF MUI Bersiap – siap Menggelar Aksi Unjuk Rasa

155
BERBAGI
Menjelang Putusan Kasus Ahok, GNPF MUI Bersiap – siap Menggelar Aksi Unjuk Rasa

KotakNews.com – Menjelang Putusan Kasus Ahok, GNPF MUI Bersiap – siap Menggelar Aksi Unjuk Rasa, Kasus yang menimpa Ahok (Gubernur DKI Jakarta) masih belum usai. Selasa depan (9/5/2017) masih akan digelar sidang putusan dari hakim tentang kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok.  Menjelang hari keputusan dari sidang Ahok, nampaknya Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) akan menggelar aksi demo untuk menuntut hakim agar Ahok dihukum berdasarkan pasal Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun. GNPF MUI tidak terima jika Ahok dijerat dengan pasal Pasal 156 KUHP yang hanya dipidana penjara paling lama 4 tahun. Aksi ini akan dilakukan pada hari Jumat (5/5/2017) seusai sholat jumat dengan membawa massa berjalan kaki dari masjid Istiqlal Sawah Besar ke kantor Mahkamah Agung, Gambir, Jakarta Pusat. Disana nanti, perwakilan massa akan berdialog dengan pimpinan Mahkamah Agung, seperti dilansir dari keterangan tim kuasa hukum GNPF MUI, Kapitra Ampera.

Hal ini menuai kritik dan komentar dari Wakil Presiden Jusuf Kalla saat beliau berada di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (3/5/2017). Beliau berpendapat, organisasi masyarakat tidak perlu melaksanakan aksi pada 5 Mei 2017 mendatang. Namun, bagi ormas dan kelompok masyarakat tertentu, aksi unjuk rasa tersebut memang harus dilakukan. “Itu bagian dari kebebasan dalam demokrasi,” ujar Kalla seperti yang dilansir dalam kompas.com.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (Foto: kompas.com)

Jusuf Kalla juga mengingatkan bahwa hal yang paling penting dalam sebuah aksi unjuk rasa adalah kepatuhan terhadap peraturan. Massa pengunjuk rasa harus menyadari adanya ketentuan tersebut.

“Ada aturannya. Jamnya terbatas, jalannya terbatas, jumlahnya dibatasi. Soal keamanan, kalau melanggar, ditangkap. Silahkan saja,” ujar Kalla. “Kalau urusannya perlu tidak perlu, tentu pemerintah menganggap tidak perlu ada lagi (unjuk rasa). Tapi sulit juga kami, sebab itu ada di UU,” imbunya.

Simak Juga :  Mahasiswa Gelar Aksi 121 Demo Untuk Bela Rakyat

Dalam hal ini Kepala Bidang Hubungan Masyarat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono mengungkapkan bahwa beliau belum menerima surat pemberitahuan mengenai rencana aksi GNPF MUI tersebut. Hingga Selasa kemarin (2/5/2017), polisi masih menunggu surat dari penyelenggara aksi.