Hanya Negara Indonesia yang Boleh Beri Nama Pulau di Indonesia

Hanya Negara Indonesia yang Boleh Beri Nama Pulau di Indonesia

689
BERBAGI
Hanya Negara Indonesia yang Boleh Beri Nama Pulau di Indonesia

KotakNews.com – Hanya Negara Indonesia yang Boleh Beri Nama Pulau di Indonesia. Susi Pudjiastuti tegaskan pihak asing untuk tidak memberi nama pulau-pulau di Indonesia. Pulau di Indonesia hanya boleh diatur oleh Negara Indonesia bukan Pihak Asing.

Baru-baru ini terdengar bahwa pihak asing boleh memberi nama bisnis yang diarahkan kepada pulau yang sedang dikelola perusahaannya. Namun, yang perlu diingat bahwa nama tersebut tidak boleh menjadi resmi atau permanen untuk pulau tersebut.

Susi mengatakan bahwa penamaan bisnis boleh saja tetapi tidak menjadi resmi. Karena untuk menjadi resmi harus negara dan didaftarkan ke PBB.

Hingga saat ini sudah ada sebanyak 13.466 pulau di Indonesia yang telah terdaftar di PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Dan sebanyak 1.106 pulau telah masuk verifikasi namun belum terdaftar di PBB. Tak hanya itu saja, masih ada 2.800 yang masih harus diidentifikasi lagi. tahap identifikasi itu seperti foto, pemda, asal-usul, nama daerah. Dan terakhir akan dirapatkan lagi bersama BPN (Badan Pertahanan Nasional).

Susi juga menambahkan adanya ketentuan mengenai penamaan pulau ini bukan berarti dia melarang pihak asing untuk mengelola dan berinvestasi di pulau yang menjadi objeknya tersebut. Malah sebaliknya pemerintah membuka peluang bagi investasi asing untuk menanamkan modalnya di pulau wilayah NKRI dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Aturan wilayah pengelolaan adalah 30 persen dalam penguasaan negara dan 30 persennya lagi untuk lahan hijau.

Selain itu juga investor asing yang akan menanamkan modalnya disini tidak boleh memanfaatkan pulau ini untuk tujuan kriminal, melainkan harus berkegiatan yang memiliki potensi produktif serta konservasi.

Produktif disini misalnya seperti agrikultural, wisata, wisata bahari, industri, tetapi semua kegiatan harus bersifat legal dan melibatkan masyarakat sekitar serta memberikan efek multiplier kepada ekonomi daerah setempat.

Simak Juga :  Lakukan Praktek Kartel, KPPU Denda 6 Produsen Ban Rp. 25 Milyar

Apabila investor asing tersebut mau menaati aturan yang ada serta hukum yang berlaku di Negara Indonesia dan Internasional maka dapat dipastikan dapat berjalan lancar.