Perlunya Regulasi yang Jelas Terkait Integrasi Jamkesda ke JKN-KIS

Perlunya Regulasi yang Jelas Terkait Integrasi Jamkesda ke JKN-KIS

341
BERBAGI
Perlunya Regulasi yang Jelas Terkait Integrasi Jamkesda ke JKN-KIS

KotakNews.comPerlunya Regulasi yang Jelas Terkait Integrasi Jamkesda ke JKN-KIS. Masyarakat Indonesia telah mengenal istilah JKN-KIS atau Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat yang merupakan integrasi dari program sebelumnya yaitu Jamkesda atau Jaminan Kesehatan Daerah.

Sejauh ini, Timboel Siregar selaku Koordinator BPJS Watch menilai bahwa integrasi yang sedang dilakukan dalam rangka melaksanakan JKN-KIS harus didasari dan diikuti oleh regulasi yang jelas.

Bila diamati hingga kini bulan Januari 2017 baru 433 kabupaten/kota yang telah mengintegrasikan program Jamkesda ke JKN-KIS. Padahal harusnya total yang telah mengintegrasikan Jamkesda ke JKN-KIS ada 514 kabupaten/kota. Hal ini perlu diamati mengingat bahwa program JKN-KIS merupakan salah satu target utama yang harus dipenuhi dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang termasuk sebagai penjabaran dari sembilan agenda yang diprioritaskan (nawacita).

Menurut Timboel memang benar sudah dapat dianggap mayoritas, namun perlu diingat masih ada 81 lagi pemda yang belum integrasikan. Oleh karena itu harus ada regulasi yang jelas untuk menanggapi hal seperti itu.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang membahas tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa salah satu kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah melaksanakan program stategis nasional, namun menurut Timboel hal tersebut akan menjadi beda karena pemda belum secara utuh menerima kalo program yang sedang dijalankan ini sebagai program nasional.

Timboel menambahkan dalam diskusi media di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, seharusnya yang ada dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 mengenai Jaminan Kesehatan seharusnya juga dicantumkan aturan terkait kewajiban integrasi Jamkesda ke JKN-KIS.

Simak Juga :  Kondisi Tubuh Julia Perez Kini Makin Kurus

Koordinator BPJS Watch, Timboel pada awalnya berharap bahwa pada tanggal 1 Januari 2017 semuanya wajib melaksanakan JKN-KIS sehingga pada tahun 2016 sudah dianggarkan. Karena tidak sesuai dengan harapan maka dapat dilihat seperti Jambi yang pada tahun 2014 mengikuti program ini tetapi pada tahun 2016 keluar lagi dan sekarang kembali lagi karena kebingungan tidak ada kepastian efektif terakhirnya kapan.

Diharapkan Presiden dapat mengeluarkan Perpres terkait dengan hal ini agar semuanya jelas dan semua kabupaten/kota yang memiliki program Jamkesda dapat mengintegrasikannya ke program JKN-KIS.